Perguruan Tinggi Jangan Tercerabut dari Desa

Perguruan tinggi harus turut serta membangun desa dan daerah tertinggal, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Itulah ajakan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Halim Iskandar, kepada pimpinan perguruan tinggi di Indonesia dalam Diskusi Terpumpun ”Sinergi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Tertinggal” di Surabaya, Minggu malam (22/12/2019).

Halim menjelaskan bahwa Kemendes PDTT telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk membangun desa melalui program Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides). Saat ini telah terdapat 84 perguruan tinggi tergabung. Halim mengupayakan Pertides berjalan lebih optimal dalam masa kepemimpinannya.

”Kami ingin lebih optimal lagi. Sekaligus menyampaikan kepada kita semua,  jangan menjauhkan universitas dari desa, bahkan tercerabut dari akar budayanya. Contohnya sederhana, semakin kampus terpapar radikalisme, maka bisa jadi disebabkan semakin tercerabut dari akar budayanya. Prinsipnya, ayo kita kembali ke desa,” ajak Halim kepada pimpinan perguruan tinggi.

Selain keterlibatan langsung, Halim meminta perguruan tinggi untuk mempersiapkan para lulusan perguruan tinggi yang ingin membangun desanya. Menurutnya, perguruan tinggi harus membentuk paradigma mahasiswa saat lulus harus kembali ke desa, tidak justru meninggalkannya. Pasalnya, menurut Halim kepemimpinan di tingkat desa menjadi masalah lain dalam mewujudkan pembangunan dari desa.

”Contoh masalah dalam kepemimpinan desa ialah perubahan dari budaya manajemen uang. Dulunya dipegang sendiri oleh kepala desa, dan pertanggungjawabannya tidak kompleks, kini dana besar, pertanggungjawabannya detail. Apalagi ketika ada desa yang tertinggal, maka dana yang diberikan justru semakin besar karena butuh bantuan lebih banyak. Di sinilah perlu SDM yang siap mengelola dana desa untuk output yang jelas bagi masyarakatnya, baik sosial budaya maupun infrastruktur” terang Halim.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa), Ismunandar, menyambut baik gagasan dan keinginan yang disampaikan oleh Menteri Desa PDTT. Ia menganggapi bahwa beberapa konsep perekonomian dan pembangunan desa dapat dibantu oleh perguruan tinggi melalui riset, pengabdian masyarakat, atau Kuliah Kerja Nyata. Misalnya dalam konsep desa digital, hutan rakyat, dan lain sebagainya.

Selain itu, Ditjen Belmawa pun memiliki program Hibah Bina Desa yang telah diselenggarakan delapan tahun dan membantu banyak masyarakat desa dalam berbagai bidang.

”Banyak sekali yang dapat dikerjakan oleh perguruan tinggi dalam membangun desa. Saya harap ke depannya dapat lebih bersinergi lagi dengan baik,” sambut Ismunandar.

Secara khusus Menteri Desa dan PDTT meminta bantuan kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan. ”Sebagai contoh sederhana, mohon dukungannya, khususnya kepada kampus yang memiliki FIK. 2021, akan diselenggarakan piala dunia U20 di Indonesia. Di Kemendes ada liga desa. Liga desa tersebut perlu dimodifikasi sedemikian rupa sekaligus menyemarakkan piala dunia,” jelasnya.

Hal tersebut senada dengan penjelasan Guru Besar Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Rusli Lutan, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, olahraga dapat membangun masyarakat desa menjadi lebih sehat baik fisik dan mental. Pembangunan desa menurutnya menghadapi tantangan baru di era digital. Salah satunya dengan teknologi yang dapat mengasingkan ketertarikan terhadap desanya. Kecanduan terhadap gadget, dicemaskan juga mengganggu generasi muda yang berada di desa. Selain itu, dikhawatirkan pesatnya teknologi memutusk ikatan keluarga inti.

Diskusi pun berlanjut dengan diskusi para pimpinan perguruan tinggi serta akademisi yang hadir. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof. Sutrisna Wibawa, menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki banyak teknologi tepat guna yang sebenarnya tinggal implementasi. ”Jadi tidak perlu riset lagi, tinggal spesifikasi kebutuhan desanya saja,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut Prof. Sutrisna beberapa desa kesulitan untuk menyusun dana desa, akhir-akhirnya hanya dibuat untuk jalan. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia mengusulkan jika para pendamping desa diberikan pelatihan terkait evaluasi program desa, kewirausahaan, dan lainnya.

Diskusi berlanjut dengan penjelasan bahwa hampir setiap program studi di perguruan tinggi memiliki desa binaan. Namun, hal tersebut akan lebih efektif jika Kemendes PDTT memberikan data potensi dan masalah desea agar disasar untuk dijadikan desa binaan oleh perguruan tinggi.

Gagasan tersebut diperkuat oleh pengalaman dari Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Dr.Ir. Damanhuri. Fakultasnya saat ini tengah membina petani buah jeruk di beberapa kabupten di Provinsi Bengkulu, seperti di Curup, Rejang Lembong, dan kabupaten lainnya. Namun, hal tersebut masih terbentur saat masuk desa, seperti ditolak oleh perangkat desa atau komunitas petani.

”Jika terjadi kerja sama dengan PT, semisal penugasan PT dalam sebuah provinsi, maka hal tersebut akan lebih bermanfaat. Jadi harapannya, dana desa didorong untuk fokus pada penggunaan data produktif. Karena kami sudah survey, banyak BUMDES yang justru tidak memiliki dana desa,” ungkapnya.

Menteri Desa PDTT pun menyambut baik gagasan para pimpinan perguruan tinggi dan akademisi. Menurutnya akan ada profiling desa yang baik kemudian ditawarkan kepada perguruan tinggi, sehingga ada data yang sesuai.

Setelah itu, seluruh kementerian harus tahu bahwa satu desa dibina oleh perguruan tinggi mana. Jadi jelas Pertides itu mengelola yang mana. Forum ini penting dan akan dilanjutkan,” pungkasnya. (HKLI/MFR)

23/12/2019

HUBUNGI KAMI

Gedung D Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
Indonesia

021-57946073
021-57946072
ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id
top
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.