Merdeka Belajar untuk Relevansi dan Mutu Pendidikan Tinggi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada pelantikan Rektor Universitas Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa saat ini, kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu. Hal tersebut perlu menjadi evaluasi terkait relevansi dan mutu pendidikan tinggi.

Topik itu juga bergulir didiskusikan dalam workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lokakarya yang bertema “Relevansi dan Mutu Prodi dalam Menghadapi Era Industri 4.0” di Ruang Sidang Utama Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Jumat (20/12/2019).

Dirjen Belmawa, Ismunandar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kemendikbud belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait pendidikan tinggi. Namun, semangat merdeka belajar dapat dipastikan akan diterapkan juga pada jenjang pendidikan tinggi.

“Gagasan merdeka belajar, sebetulnya kebijakan yang sudah diinginkan sedang lama, yaitu mahasiswa dapat mengikuti pelajaran mata kuliah dari program studi lain, bahkan dari universitas lain dengan porsi yang lebih besar. Jadi jangan merampas apa yang mahasiswa ingin jahit untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya,” ujar Ismunandar menjelaskan pentingnya merdeka belajar untuk relevansi perguruan tinggi.

Selain itu, menurutnya merdeka belajar juga dapat dimaknai dengan proses-proses pembelajaran yang baru, tidak hanya terpaku di dalam kelas saja. Salah satu caranya, menurut Ismunandar, adalah memberikan bobot SKS yang lebih besar bagi mahasiswa yang pergi KKN, magang, dan program luar kelas lainnya. Bahkan, dosen harus lebih banyak mengajak berdiskusi dan mengerjakan proyek bersama dengan mahasiswanya.

Konsep senada juga disampaikan oleh Prof. Intan Ahmad. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyampaikan bahwa kunci keberhasilan universitas adalah adanya dialog dan kerja bersama antara mahasiswa dan dosen. Sehingga, kegelisahan perkembangan zaman dan masa depan

“Pendidikan tinggi yang baik adalah memberikan tantangan terkait perkembangan zaman. Mahasiswa harus mengerti bahwa segala proses pembelajaran adalah untuk mempersiapkan karier mereka di masa depan,” ungkap Intan Ahmad yang menjadi Dirjen Belmawa periode 2015-2018.

Sistem yang kita manfaatkan dalam acara ini adalah otonomi pendidikan tinggi. Kunci relevansi adalah kita terbuka terhadap kondisi dan hasil riset, jangan hanya menyalahkan kurikulum yang ada. Sebagai contoh sederhana, kurikulum sebaik apapun yang diadaptasi dari universitas peringkat terbaik dunia, tetapi jika tidak mampu menyampaikannya, maka hasilnya akan berbeda.

“Artinya, perguruan tinggi jangan hanya memenuhi keinginan pemerintah dan kebutuhan industri, tetapi harus melampauinya, yaitu menciptakan sesuatu yang belum dipikirkan pemerintah dan belum terjadi di industri. Hal yang perlu dilakukan adalah melatih next generation untuk adaptif dan belajar sepanjang hayat. Masalahnya, perguruan tinggi masih konservatif, misalnya dalam mempertahankan mata kuliah yang sudah tidak relevan,” tambah Intan Ahmad.

Namun, menurut Intan Ahmad, tantangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah paradigma dari target lulusan yang tepat waktu dengan IPK tinggi, tetapi menjadi persiapan lulusan yang siap bekerja, salah satu caranya dengan memperpanjang waktu dan memperbaiki sistem magang.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Rina Indiastuti, menawarkan sudut pandang lain dalam meningkatkan relevansi pendidikan tinggi. Hematnya, kebijakan holistik dan sistematik dari pimpinan perguruan tinggi menjadi kunci untuk adaptif terhadap bentuk pekerjaan baru di masa depan dengan sumber daya manusia unggul.

“Presiden meminta kita harus melakukan transformasi ekonomi, dari sumber daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Jasa modern tersebut bisa diringkas sebagai sektor jasa baru yang hadir karena perkembangan teknologi. Lulusan kita harus mampu memberikan layanan modern melampaui robot,” ungkap Sekretaris Ditjen Belmawa 2017-2019 ini.

Untuk mencapai hal tersebut, Rina memetaforkan pimpinan perguruan tinggi seperti dirigen orkestra yang harus menciptakan harmonisasi antara otonomi perguruan tinggi dan peraturan pemerintah, nilai lama dan nilai baru, serta berbagai unsur kebijakan lainnya. Sebagai contoh, di Unpad menerapkan kurikulum formal, informal learning, dan ko-korikulum.

Kurikulum formal membekali mahasiswa pengetahuan terkait teoritis dan praktik, keterampilan teknis, kemampuan komputasi dan analisis berbasis teknologi. Contohnya Fakultas Hukum yang mulai mengelola big data dengan melihat putusan kasus dari 20 tahun ke belakang. Sementara itu, informa learning adalah sumber pembelajaran melalui teknologi internet yang bebas diakses mahasiswa. Serta dukungan pada ko-kurikulum yaitu experienced learning melalui berbagai kegiatan seperti kuliah umum dan karya akhir.

Contoh kasus terbaik lainnya disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof. Sutrisna Wibawa. Ia menjelaskan bahwa UNY tengah menempuh pengembangan menuju universitas 500 besar dunia dalam bidang pendidikan, salah satunya dengan kemerdekaan belajar yang dirancang melalui e-learning dan kurikulum pembelajaran.

“Sejumlah 1.109 course dalam e-learning telah diselenggarakan dengan baik, sebagian sudah masuk dalam sistem SPADA Indonesia yang dapat disebarkan ke seluruh perguruan tinggi Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia harus sama-sama terbuka, karena amanat pemerintah harus 50% terbuka agar dapat digunakan oleh universitas lain,” jelas Sekertaris Ditjen Belmawa 2015-2017 tersebut.

Selain itu, menurutnya program studi harus menjadi lebih terbuka terhadap kemajuan masa depan dengan membuka pendekatan multidisiplin. Ia mencontohkan UNY diterapkan 100 SKS wajib, dan 44 SKS pilihan yang dapat diambil dari berbagai program studi. Selain itu, perguruan tinggi harus mempersiapkan kurikulum yang adaptif, karena pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada mahasiswa saat mereka belajar, bisa saja tidak lagi relevan dengan bidang pekerjaan yang tersedia saat usia kerja lulusan.

Forum ini menjadi diskusi penting karena dihadiri oleh para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia, juga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dari berbagai wilayah. Salah satunya Bambang Setiadi dari Universitas Airlangga yang menyampaikan bahwa seharusnya mahasiswa kita masuk ke kampus harus seperti masuk ke supermarket, sehingga dia dapat mengambil bidang studi apa saja yang ingin mereka gunakan. Karenanya, hemat saya para regulator harus memikirkan bagaimana regulasi kita mengakomodir untuk fleksibilitas kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia

Selain itu, pimpinan dari Politeknik Negeri Sriwijaya menyampaikan bahwa pemerintah harus lebih sinergi. Ia mencontohkan antara Kemendikbud, Kementerian BUMN, serta Kementerian Ketenagakerjaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan aktual dan prediksi masa mendatang.

Diskusi berlanjut dengan jawaban dari para narasumber. Seluruh narasumber dan peserta berkomitmen untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi agar mendorong kemajuan ekonomi dan peradaban di Indonesia. (HKLI/MFR)

21/12/2019

HUBUNGI KAMI

Gedung D Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
Indonesia

021-57946073
021-57946072
ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id
top
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.