Direktorat Penjaminan Mutu

Tentang Direktorat Penjaminan Mutu

Tugas Pokok Direktorat Penjaminan Mutu

Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan mutu.

Direktorat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
  2. fasilitasi di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
  3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan; dan
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Sistem Penjaminan Mutu (PENJAMU)

Sistem Penjaminan Mutu (PENJAMU)

  • Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
  • Sistem Penjaminan Mutu Perguran Tinggi (SPM PT) terdiri dari SPM Internal yang di kembangkan oleh Perguran Tinggi, dan SPM Ekternal yang lakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Layanan yang terdapat pada Penjaminan Mutu :

 

Uji Kompetensi

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.

Uji kompetensi bagi mahasiswa merupakan bagian dari penilaian hasil belajar.

Tujuan diadakan nya uji kompetensi adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.

Peserta Uji kompetensi adalah Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi dan setelah lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi mendaftarkan Sertifikat Kompetensi kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pemegang sertifikat.

Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.

Sertifikat kompetensi adalah pengakuan kompetensi kerja atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang terdiri atas sekumpulan organisasi profesi kesehatan yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Kementerian yang bertangggung jawab di bidang pendidikan dalam hal ini Kemristekdikti dan Kementerian Kesehatan.

Layanan Uji Kompetensi Ners dapat diakses pada tautan berikut
Layanan Uji D3 Perawat dapat diakses pada tautan berikut
Layanan Kompetensi Dokter dapat diakses pada tautan berikut

SPMI

 

Berdasarkan UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), dengan mengaturnya di dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab III UU Dikti. Pasal 53 dalam Bab III UU Dikti tersebut mengatur bahwa SPM Dikti terdiri atas:

  1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
  2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi

Selanjutnya, dalam Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, diatur bahwa SPM Dikti didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Dengan dikukuhkannya dalam UU Dikti, maka semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti sesuai dengan kekhasan Perguruan Tinggi sendiri sehingga dapat dikembangkannya Budaya Mutu di perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

SPMI dilakukan untuk mencapai (a) kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual mutu akademik, (b) kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi, (c) kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi, dan (d) relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.

Dalam membantu mengimplentasikan program SPMI dengan baik dan meningkatkan mutu di perguruan tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan lokakarya penyusunan dokumen. Setelah diimplementasikan oleh perguruan tinggi, maka kami memberikan  bimbingan teknis untuk mengawasi jalanya program serta pelatihan audit mutu internal untuk mengevaluasi program SPMI. Kami juga memiliki layanan klinik SPMI untuk membantu secara online yang dapat diakses melalui website dan aplikasi yakni pendampingan dan konsultasi umum. Fitur pendampingan merupakan fitur dimana perguruan tinggi dapat berkonsultasi secara khusus dengan fasilitator yang telah disediakan sedangkan fitur konsultasi umum adalah fitur dimana semua member dapat bertanya dan mengetahui konsultasi yang telah dibahas.

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang ditujukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

  1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
  2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) perguruan tinggi tersebut

 Selain itu, SPMI berfungsi sebagai:

  1. Bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi
  2. Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi
  3. Sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi da perguruan tinggi;
  4. Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi

Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman http://spmi.ristekdikti.go.id/ atau unduh aplikasinya di play store

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan NERS, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan

Tenaga kesehatan adalah salah satu faktor terpenting dalam mendukung fungsi sistem pelayanan kesehatan. Dibutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdedikasi dalam jumlah dan sebaran yang baik untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan adalah salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas dan memiliki kompetensi yang relevan untuk menjalankan sistem pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 7 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Keperawatan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi. Maka, salah satu upaya untuk mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan tenaga kesehatan adalah dengan melaksanakan uji kompetensi nasional. Uji kompetensi nasional adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan proses pendidikan dan menajamkan pencapaian relevansi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan masyarakat.

Tujuan dari uji kompetensi adalah memberikan pengakuan atas kompetensi lulusan terhadap kompetensi lulusan yang relevan dengan kompetensi kerja untuk dapat menjamin keselamatan pasien dalam praktik. Dengan uji kompetensi ini, diupayakan lulusan perawat mempunyai kemampuan analisis yang baik terkait dengan pelajaran yang telah diterima di perguruan tinggi kemudian layak untuk menjadi tenaga kesehatan yang kompeten. Selain hal tersebut, uji kompetensi nasional dapat dijadikan sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan dan akreditasi prodi, utamanya prodi kebidanan, perawatan dan NERS.

Uji Kompetensi merupakan prasyarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi yang diikuti oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan. Oleh karena itu, mereka yang telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi akan terdaftar sebagai tenaga kesehatan sehingga dapat bekerja dirumah sakit swasta maupun negeri, klinik serta membuka praktik mandiri.

Pada tahun 2017 uji kompetensi mulai dilaksanakan 3x dalam setahun dengan metode ujinya menggunakan paper based (tertulis) bagi kebidanan dan perawat, sedangkan profesi NERS menggunakan computer based test (semi online).

Uji Kompetensi diselenggarakan oleh panitia Uji Kompetensi Nasional yang terdiri atas unsur

  1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  2. Kementerian Kesehatan
  3. Perguruan Tinggi
  4. Organisasi Profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi. Organisasi Profesi yang menaungi adalah IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia). Organisasi Profesi berfungsi untuk memberikan standarisasi terkait tenaga kesehatan yang kompeten.

Laman Uji kompetensi

Ners : http://ukners.ristekdikti.go.id/
Perawat :  http://ukperawat.ristekdikti.go.id/
Bidan : http://ukbidan.ristekdikti.go.id

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan NERS, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan

Tenaga kesehatan adalah salah satu faktor terpenting dalam mendukung fungsi sistem pelayanan kesehatan. Dibutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdedikasi dalam jumlah dan sebaran yang baik untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan adalah salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas dan memiliki kompetensi yang relevan untuk menjalankan sistem pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 7 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Keperawatan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi. Maka, salah satu upaya untuk mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan tenaga kesehatan adalah dengan melaksanakan uji kompetensi nasional. Uji kompetensi nasional adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan proses pendidikan dan menajamkan pencapaian relevansi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan masyarakat.

Tujuan dari uji kompetensi adalah memberikan pengakuan atas kompetensi lulusan terhadap kompetensi lulusan yang relevan dengan kompetensi kerja untuk dapat menjamin keselamatan pasien dalam praktik. Dengan uji kompetensi ini, diupayakan lulusan perawat mempunyai kemampuan analisis yang baik terkait dengan pelajaran yang telah diterima di perguruan tinggi kemudian layak untuk menjadi tenaga kesehatan yang kompeten. Selain hal tersebut, uji kompetensi nasional dapat dijadikan sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan dan akreditasi prodi, utamanya prodi kebidanan, perawatan dan NERS.

Uji Kompetensi merupakan prasyarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi yang diikuti oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan. Oleh karena itu, mereka yang telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi akan terdaftar sebagai tenaga kesehatan sehingga dapat bekerja dirumah sakit swasta maupun negeri, klinik serta membuka praktik mandiri.

Pada tahun 2017 uji kompetensi mulai dilaksanakan 3x dalam setahun dengan metode ujinya menggunakan paper based (tertulis) bagi kebidanan dan perawat, sedangkan profesi NERS menggunakan computer based test (semi online).

Uji Kompetensi diselenggarakan oleh panitia Uji Kompetensi Nasional yang terdiri atas unsur

  1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  2. Kementerian Kesehatan
  3. Perguruan Tinggi
  4. Organisasi Profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi. Organisasi Profesi yang menaungi adalah IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia). Organisasi Profesi berfungsi untuk memberikan standarisasi terkait tenaga kesehatan yang kompeten.

Laman Uji kompetensi

Ners : http://ukners.ristekdikti.go.id/
Perawat :  http://ukperawat.ristekdikti.go.id/
Bidan : http://ukbidan.ristekdikti.go.id

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan NERS, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan

Tenaga kesehatan adalah salah satu faktor terpenting dalam mendukung fungsi sistem pelayanan kesehatan. Dibutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdedikasi dalam jumlah dan sebaran yang baik untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan adalah salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas dan memiliki kompetensi yang relevan untuk menjalankan sistem pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 7 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Keperawatan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi. Maka, salah satu upaya untuk mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan tenaga kesehatan adalah dengan melaksanakan uji kompetensi nasional. Uji kompetensi nasional adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan proses pendidikan dan menajamkan pencapaian relevansi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan masyarakat.

Tujuan dari uji kompetensi adalah memberikan pengakuan atas kompetensi lulusan terhadap kompetensi lulusan yang relevan dengan kompetensi kerja untuk dapat menjamin keselamatan pasien dalam praktik. Dengan uji kompetensi ini, diupayakan lulusan perawat mempunyai kemampuan analisis yang baik terkait dengan pelajaran yang telah diterima di perguruan tinggi kemudian layak untuk menjadi tenaga kesehatan yang kompeten. Selain hal tersebut, uji kompetensi nasional dapat dijadikan sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan dan akreditasi prodi, utamanya prodi kebidanan, perawatan dan NERS.

Uji Kompetensi merupakan prasyarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi yang diikuti oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan. Oleh karena itu, mereka yang telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi akan terdaftar sebagai tenaga kesehatan sehingga dapat bekerja dirumah sakit swasta maupun negeri, klinik serta membuka praktik mandiri.

Pada tahun 2017 uji kompetensi mulai dilaksanakan 3x dalam setahun dengan metode ujinya menggunakan paper based (tertulis) bagi kebidanan dan perawat, sedangkan profesi NERS menggunakan computer based test (semi online).

Uji Kompetensi diselenggarakan oleh panitia Uji Kompetensi Nasional yang terdiri atas unsur

  1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  2. Kementerian Kesehatan
  3. Perguruan Tinggi
  4. Organisasi Profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi. Organisasi Profesi yang menaungi adalah IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia). Organisasi Profesi berfungsi untuk memberikan standarisasi terkait tenaga kesehatan yang kompeten.

Laman Uji kompetensi

Ners : http://ukners.ristekdikti.go.id/
Perawat :  http://ukperawat.ristekdikti.go.id/
Bidan : http://ukbidan.ristekdikti.go.id

HUBUNGI KAMI

Gedung D Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
Indonesia

021-57946073
021-57946072
ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id
top
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.