Home » Berita

Verifikasi Data Akurat Penerima Bantuan Pendidikan

31/01/2019

Jakarta-Belmawa, Direktur Kemahasiswaan Didin Wahidin, didampingi Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan Ismet Yusputra berserta Tim Pengelola Beasiswa melakukan pemaparan program kerja Kemahasiswaan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2019 bertempat di ruang rapat Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti pada hari Senin 28 Januari 2019.

Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Naim bersama Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Ismunandar, Sekretaris Direktorat Jenderal Belmawa Rina Indiastuti, serta Direktur Pembelajaran Paristiyanti Nurwardani, juga secara khusus membahas mengenai skema baru Bidikmisi, baik mahasiswa penerima Bidikmisi on going, mahasiswa baru, dan bagi Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta alokasi untuk mahasiswa difabel.

Pada tahun 2019, Kemenristekdikti mengalokasikan sebanyak 130.000 kuota Bidikmisi, pada tahun ini juga akan dilakukan integrasi data dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial terkait sinkronisasi data calon penerima Bidikmisi. Selain bantuan Bidikmisi, Kemenristekdikti juga mengalokasi beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) sebanyak 2000 ribu penerima untuk Papua, Papua Barat, TKI dan Daerah 3T.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Ainun Na'im menekankan perlunya verifikasi yang akurat dan terkontrol atas data calon penerima bantuan pendidikan dan brasiswa agar tidak salah sasaran. ”Saya minta agar dilakukan pengecekan yang sebenar-benarnya, jangan sampai ada yang terlewat dan menyalahi aturan, tolong dianalisis ke Perguruan Tinggi berapa jumlah yang salah sasaran agar dapat dievaluasi” tegas Ainun.

Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan dari Dirjen Belmawa Ismunandar yang meminta agar pengelola benar-benar melakukan verifikasi data secara akurat, khususnya yang sudah memiliki KIP agar program tersebut benar-benar tepat sasaran. “Meskipun calon penerima Bidikmisi memiliki KIP, tetap harus dilakukan verifikasi data, jangan sampai ada anak kurang mampu secara ekonomi tidak berkuliah oleh karena tidak memiliki dana, disinilah negara harus hadir menyelamatkan mereka” ujarnya (GPK/Editor :HKLI)