Sinergi Kerangka Kerja Kualifikasi Dalam Meningkatkan Budaya Mutu

DSC08071Jakarta – Belmawa. Melanjutkan kegiatan 4th SHARE National Workshop On The Impact of Qualifications Framework and Regional Quality Assurance Standards on Indonesian Higher Education, dilakukan diskusi panel mengenai keterkaitan antara Kerangka Kerja Kualifikasi atau Qualification Frameworks (QFs) dengan Penjaminan Mutu atau Quality Assurance (QA) pada Selasa pagi (7/2). 

Dalam pembahasan mengenai keterkaitan antara Kerangka Kerja Kualifikasi dengan Penjaminan Mutu, Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT Dwiwahju Sasongko menyampaikan bahwa sistem penjaminan mutu harus lebih spesifik di Indonesia. Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Kepala Dewan Pengurus Nasional (DPN) Sidharta Utama, bahwa penjaminan mutu, terutama di Indonesia, seharusnya sejalan dengan standar pendidikan internasional. Beberapa diantaranya adalah dalam hal kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses penilaian, hingga kompetensi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengembangan profesionalitas.

Kebutuhan akan pendidikan vokasi juga merupakan salah satu hasil dari diskusi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Faizal Safa selaku Pimpinan Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia (ISTMI), dimana masih sangat kurangnya sarjana lulusan fakultas teknik yang bekerja di bidang teknik di Indonesia. “Untuk itu saya harapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dapat segera membuka program pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja tersebut. Dan dari hasil sharing ini, semoga dapat segera ditentukan standar pelayanan industri di Indonesia,” saran Faizal.

Salah satu hal yang perlu disorot dalam diskusi tersebut adalah pernyataan perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Monica Dwiyanti, bahwa keterlibatan mahasiswa dalam penjaminan mutu Indonesia masih sangat kurang. Saat ini, mahasiswa hanya terlibat dalam memberikan penilaian mutu kepada pengajar saja, sehingga masih sangat diperlukan keterlibatan dalam level institusi dan level nasional. “Diperlukan sosialisasi mengenai sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, dan ekspektasi yang diharapkan dalam proses penjaminan mutu secara eksternal di luar perguruan tinggi. Jika memungkinkan, perlu juga dilakukan program pertukaran pelajar untuk saling bertukar informasi mengenai sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di negara-negara ASEAN,” lanjutnya.

DSC08274“Diskusi ini bertujuan untuk saling bertukar referensi, dan saya dapat sampaikan bahwa saat ini Badan Penjaminan Mutu Internasional UK baru saja merevisi Pedoman dan Standar Eropa, dimana perlu ditingkatkan kesadaran mengenai keterkaitan antara penjaminan mutu dan kerangka kerja kualifikasi,” jelas Kepala Badan Penjaminan Mutu Internasional UK, Fiona Crozier. “Kerangka kerja kualifikasi merupakan suatu referensi, yang terintegrasi dengan penjaminan mutu internal dan eksternal. Dengan menggunakan capaian pembelajaran yang lebih spesifik, pengembangan kriteria di tingkat disiplin ilmu akan sangat membantu dalam meningkatkan mutu institusi,” lanjutnya.

Poin-poin tersebut merupakan input yang sangat baik bagi peningkatan budaya mutu di Indonesia khususnya, dan ASEAN pada umumnya. Diharapkan hasil dari diskusi panel di workshop SHARE tersebut dapat menjadi titik awal perbaikan sistem penjaminan mutu di Indonesia. (DRT/Editor/HKLI)