Perlunya Standardisasi Kebutuhan Masyarakat

20170207_4th SHARE National Workshop_Day 2_127Jakarta – Belmawa. Kurangnya kerangka kerja kualifikasi dalam pendidikan tinggi masih sangat sering ditemui. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh jarak yang masih tercipta antara penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Hal tersebut yang dibahas dalam diskusi lanjutan dalam 4th SHARE National Workshop On The Impact of Qualifications Framework and Regional Quality Assurance Standards on Indonesian Higher Education pada Selasa lalu (7/2), yang mengupas perlunya mengartikan kebutuhan masyarakat menjadi sebuah standar untuk menjembatani jarak antara capaian pembelajaran dengan level referensi.

Diskusi diawali dengan paparan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Paristiyanti Nurwardani. Paris menyampaikan bahwa seluruh universitas harus mengimplementasikan pembelajaran berbasis capaian pada setiap program studi, serta menciptakan model bagi tenaga pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis capaian di 47 Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK).

“Masih banyak juga ditemui organisasi-organisasi profesional yang menyediakan sertifikasi kompetensi, sehingga menimbulkan kebingungan. Untuk itu diperlukan satu saja sertifikasi badan kompetensi Indonesia,” tegas Paris.

Paparan tersebut disambung dengan pernyataan Chandrini M. Dewi selaku Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Chandrini menyampaikan bahwa industri harus memiliki tenaga kerja yang kompeten. Sebagai contoh dalam bidang hukum dan konstruksi, seharusnya seluruh pekerja di bidang tersebut memiliki sertifikasi. Dalam bidang perdagangan, perlu didiskusikan kembali kualifikasi yang diperlukan oleh institusi pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anita Firmanti, turut menambahkan bahwa sangat penting juga untuk memperkuat sumber daya manusia di sektor swasta yang melakukan konstruksi infrastruktur. “Seperti yang disampaikan tadi, dasar hukum dalam jasa konstruksi adalah seluruh orang yang terlibat dalam konstruksi harus bersertifikasi. Tidak hanya pekerja, namun termasuk konsultan dan kontraktor,” jelasnya.

“Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berarti kita harus siap dengan kehadiran kontraktor-kontraktor dari luar, sehingga kita membutuhkan jaminan bahwa kita memiliki standar kualifikasi dalam konstruksi,” tegas Anita.

Indonesia harus mempersiapkan pendidikan berdasarkan standar global dan mengadopsi standar tersebut untuk mendukung pendidikan tinggi. Indonesia juga harus mempersiapkan infrastruktur, sertifikasi, serta menyelaraskan kompetensi dengan struktur tersebut. Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan perbaikan dalam tiga hal, yaitu penilaian terkait standardisasi, pendidikan, dan infrastruktur. (DRT/Editor/HKLI)