Home » Berita

Mendengar Suara Kaltim tentang Bidikmisi

16/09/2016

DPR RI membentuk Panja untuk mengevaluasi penyaluran Beasiswa dan kebijakan terkait Beasiswa dan Bantuan Pendidikan untuk mahasiswa S1, S2 dan S3. Dengan dasar ini, Komisi X DPR RI didampingi oleh Sekretaris Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti mengadakan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (16/9/2016). Dialog yang dihadiri oleh 6 Perguruan tinggi Kaltim, Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kopertis wilayah Kalimantan ini menjadi agenda srawung untuk mendengarkan pendapat, aspirasi, evaluasi, hambatan, realita di lapangan dan rekomendasi atas penyaluran bantuan Bidikmisi. Drs. Abdul Fikri Faqih., MM selaku Ketua Tim, didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kaltim, Drs. H. Bere Ali., M.Si tersebut memimpin jalannya diskusi.

“Kemristekdikti telah menyalurkan beasiswa dan bantuan pendidikan sejak tahun 2015. Hingga tahun 2016, bantuan untuk 270.000 mahasiswa telah tersalurkan ke seluruh Indonesia,” jelas Abdul Fikri Faqih.

Perguruan tinggi yang hadir terdiri dari Poltek Negeri Samarinda, Institut Teknologi Kalimantan, Poltek Pertanian Negeri Samarinda, Poltekba, Universitas Mulawarman, UNIBA dan Kopertis Wilayah XI Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman (Unmul) Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono memaparkan beberapa data seputar aktivitas pemberian beasiswa di Unmul. Pengelolaan jenis beasiswa yang disajikan diantaranya adalah beasiswa Bidikmisi, PPA, Adik serta BUDI. Menurutnya, kuota dari masing-masing jenis beasiswa perlu ditingkatkan, khususnya beasiswa Adik.

Selain itu perlu ada evaluasi jumlah nominal bantuan hidup bidikmisi yang disesuaikan dengan standar hidup masing-masing regional. Pasalnya, biaya pendidikan dan biaya hidup di Kalimantan timur terbilang tinggi. “Dengan jumlah bantuan pendidikan yang disamaratakan untuk seluruh Indonesia belum cukup untuk memenuhi standar hidup minimal di Kaltim,” ungkap salah satu Mahasiswa dari Unmul.

Hal ini menjadi bahan bagi Panja Beasiswa Komisi X DPR untuk mengevaluasi kebijakan, terutama dalam tahap pengelolaan dan seleksi penerima beasiswa dan bantuan hidup pendidikan. (Febi)