Home » Berita

Menyongsong 2020, PTS Papua dan Papua Barat Percepat Tingkatkan Mutu

18/07/2016

 

Papua Barat – Belmawa. Dalam rangka meningkatkan semangat percepatan PTS sehat dan bermutu menyongsong tahun 2020, Kopertis XIV Wilayah Papua dan Papua Barat menggelar Rapat Kerja Pimpinan PTS dan Pimpinan Yayasan Pengelola PTS di Waisai, Raja Ampat (15/07/2016).

Rapat yang bertempat di ruang rapat kantor Bupati Raja Ampat ini dipimpin oleh Koordinator Kopertis XIV Festus Simbiak dan dihadiri narasumber Kemristekdikti, yaitu Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. Intan Ahmad, Dirjen Kelembagaan Patdono Suwignjo, Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Hari Purwanto, serta Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas Agus Puji Prasetyono.

Festus dalam sambutannya menuturkan, jumlah PTS di lingkungan Kopertis Wilayah XIV sebanyak 60 PTS yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Propinsi Papua dan Papua Barat. “Oleh karena rapat ini baru pertama kali dihadiri 2 Dirjen yang datang sekaligus, maka dibanjiri sekitar 200 peserta yang bahkan panitia sedikit kerepotan dengan banyaknya peserta yang ingin ikut hadir”, candanya.

Intan memaparkan beberapa program Ditjen Belmawa terkait Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik Papua, Papua Barat dan Daerah 3T), SIVIL (Sistem Verifikasi Ijazah Secara Online), PIN (Penomoran Ijazah Nasional), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan Patdono memaparkan terkait Reformasi Perizinan di Ditjen Kelembagaan.

Menurut Intan, sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada putra-putri Indonesia di wilayah Papua, Papua Barat, dan Daerah 3T untuk mendapat persamaan akses pendidikan tinggi, tahun 2016 ini kami menyediakan 1.500 Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk menempuh pendidikan di 48 PTN dan 22 politeknik. Namun demikian, target penjaringan ADik khusus wilayah Papua dan Papua Barat adalah 500 peserta yang terbagi menjadi 350 peserta ADik Papua dan 150 peserta ADik Papua Barat.

“Di Papua dan Papua Barat, program studi yang dikembangkan patut disesuaikan dengan kekhasan lokal dan tingkat kemajuan, potensi, dan niche masing-masing perguruan tinggi”, papar Intan. Dalam rangka meningkatkan mutu, akreditasi menjadi ukuran untuk menjamin mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Untuk akreditasi prodi sudah merupakan tugas Ditjen Belmawa untuk bantu memfasilitasi perguruan tinggi, begitu juga dengan akreditasi Institusi sebagai tugas Ditjen Kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian yang luar biasa agar Papua dan Papua Barat berkembang, termasuk melalui berbagai program afirmasi, tambahnya.

“Khusus pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat, pemerintah memberikan afirmasi meliputi afirmasi pendirian perguruan tinggi, afirmasi dosen, afirmasi beasiswa (ADik), dan afirmasi rekrutmen mahasiswa”, ungkap Patdono melengkapi. (Andri/editor/HKLI)