Home » Berita

Kemristekdikti Sosialisasikan Permen Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SN DIKTI

04/03/2016

Yogyakarta – Belmawa.  Kemristekdikti sosialiasasikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) di Yogyakarta, 1 Maret 2016. Acara yang dipandu Amsar sebagai Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi ini menampilkan beberapa narasumber, diantaranya Prof. Yohanes Gunawan dan Prof. Bernadette M Waluyo. Acara ini dihadiri berbagai kalangan akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta

“Sosialisasi terkait permen SN Dikti lama sudah pernah dilakukan tapi dengan adanya penggantian permen SN Dikti, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terutama pada ketentuan peralihan. Pasalnya,  ada akibat-akibat hukum yang mempengaruhi fungsi sistem Penjaminan Mutu yang menjadi ruh dalam undang undang penididikan tinggi”, terang Bernadette. Penjaminan mutu Pendidikan tinggi yang dimaksud adalah sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Bernadette, dalam paparannya, juga menyatakan bahwa substansi dari Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 berubah dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Namun, para ahli mengkaji poin-poin Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 yang masih  belum implementatif.  Hematnya, ada poin yang perlu dikaji ulang seperti jumlah sks untuk program magister dari 72 kembali menjadi 36, masa studi untuk S1 dari 5 tahun menjadi 7 tahun, dan syarat jurnal yang harus dipenuhi untuk calon magister dan calon doktor, termasuk calon promotor. Selain itu, yang perlu dikaji kembali adalah Biaya Kuliah Tunggal.

Guru Besar Fakultas Hukum UNPAR ini menambahkan, “Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemenkumham, penggantian Permen bukan perubahan Permen, walaupun substansi perubahan Permen SN Dikti hanya 4 (empat) hal. Karena nomenklatur kementerian sudah berubah.

Direktur Penjaminan Mutu Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Aris Junaidi pun menjelaskan bahwa awalnya revisi Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 hanya mencakup 4 hal, tapi setelah uji publik ada tambahan masukan untuk revisi permen tersebut. Sistematika Permen 44/2015 ini terdiri atas lima Bab, terdiri dari Ketentuan Umum,  Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Masyarakat dan  Ketentuan Lain.

“Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebetulnya sudah lama ada namun sudah seharusnya standar itu bersifat dinamis, yang harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan walaupun sejatinya fungsinya adalah untuk mengendalikan mutu,”, terang Sekretaris Jenderal Kemristekdikti Ainun Na’im. Standar menyangkut berbagai hal mulai dari kinerja sampai proses dalam melaksanakan kinerja. “Salah satu contohnya terkait dengan lama studi. Standar masa studi disusun berdasarkan referensi dari berbagai perguruan tinggi, yang diukur dengan waktu lama studi. Jika pendidikan sebelum kuliah dilaksanakan selama 12 tahun, maka untuk bachelor lama studinya 4 tahun”, terangnya, “kalau pendidikan dasar menengahnya 13 tahun, maka bachelors selama minimal 3 tahun”.

 Ainun,“Jika ada asesmen, dilihat dulu kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga proses pengendalian mutu data dapat dilaksanakan, salah satunya melalui improvement yang dilakukan dengan melihat apa yang sudah dilakukan atau dicapai dengan standarnya”.

Guru Besar dari Universitas Gajah Mada ini menambahkan peran standar penting untuk pengelolaan atau penjaminan mutu. Salah satunya terkait dengan banyaknya Perguruan Tinggi dan Prodi di Indonesia. “Agar kualitas terjamin, perlu dibuat sistem penjaminan mutu agar memenuhi standar. Wlalupun begitu, apa yang ditetapkan dalam PERMEN SN Dikti hanyalah Standar Minimal. Setelah ini, silakan masing-masing Perguruan Tinggi membuat Standar Pendidikan Tinggi dengan mutu minimal mengikuti SN Dikti. Yang terpenting, lebih sesuai dengan karakteristik dan visi misi Perguruan Tinggi,” ungkapnya.

 Dalam kesempatan ini, Yohanes Gunawan, Guru Besar Universitas Parahaiyangan, juga menyoroti UU 12/2012 terkait program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Program studi mendapatkan izin penyelenggaraan dengan syarat minimum akreditasi. “Berbeda dengan masa sebelum adanya UU 12/2012 tatkala izin terbit bisa diberikan sambil diberi kesempatan memproses akreditasi selama maksimal 2 tahun,” terangnya.

Pembahasan lainnya berlanjut pada perihal syarat yayasan yang akan mengajukan pendirian perguruan tinggi atau program studi. “Yayasan tersebut harus mengajukan proposal permohonan izin penyelenggaraan ke Menteri yang dilengkapi dengan instrument, atau yang dulu dikenal sebagai borang, “jelasnya. Akreditasi ini dilakukan berdasarkan SN Dikti sebelum penerbitan izin penyelenggaraan.(abds/editor:Febi)