Home » Berita

Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi

04/03/2016

Bogor-Belmawa.  Untuk meningkatkan kefahaman pajak di kalangan pendidikan tinggi, telah diadakan Workshop Inklusi Kesadaran Pajak dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada Pendidikan Tinggi,  Hotel Salak The Heritage di Bogor, tanggal 25-27 februari 2016. Worshop ini diselenggarakan oleh Direktorat P2 Humas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti.

Acara diikuti oleh 31 orang dari berbagai Perguruan Tinggi, Kementerian dan Lembaga se-Indonesia yang terdiri dari para dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Agama Islam, Agama Budha, Agama Hindu, Agama Khonghucu, Agama Kristen dan Agama Katholik, pejabat Kementerian Agama serta pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Acara dibuka oleh Sanityas JP, Kasubdit Penyuluhan Direktorat P2 Humas DJP. Dalam paparannya, Sanityas menyampaikan bahwa sumber pembiayaan negara berasal dari penjualan Sumber Daya Alam (SDA), Pinjaman Luar dan Dalam Negeri serta Pajak. Penerimaan SDA ditahun 1980-an mendominasi APBN sebesar 69,9% sedangkan pajak hanya 28,4%. Namun kondisi ini berubah ditahun 2016 ini dimana peranan penerimaan SDA hanya 6,9% sedangkan pajak adalah 74,6% dari Rp1.822,5 Penerimaan Negara tahun 2016.

Selanjutnya Tyas menjelaskan bahwa Belanja Negara sebesar Rp2.095,7 triliun digunakan untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.325,6 triliun dan di Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,2 triliun. Untuk sektor pendidikan tahun 2016 ini mendapat porsi yang sangat besar yaitu Rp419,1 triliun (20,0%) dari total belanja negara.

Dari sisi Wajib Pajak, tingkat kepatuhan saat ini masih rendah. Dari 249 juta populasi penduduk, baru 27,6 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Dari 27,6 juta WP OP baru 17,2 juta WP  OP yang wajib menyampaikan SPT. Dari 17,2 juta WP yang wajib menyampaikan SPT itu baru hanya 10,25 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Untuk WP Badan, WP terdaftar adalah 2,48 juta WP, yang wajib SPT adalah 1,16 juta. Dari 1,16 juta WP Badan yang wajib SPT maka hanya 0,55 juta yang menyampaikan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan WP OP baru 59% dan WP Badan baru 47%, ujar Tyas.

Dari sisi jumlah WP yang membayar di tahun 2015 baru sekitar 1 juta WP OP dan Badan. Hal ini tentu sangat berat dalam mencapai target Rp1.360,1 triliun dalam tahun 2016. Oleh sebab itu, Tyas menyampaikan harapannya agar sosialisasi pajak ini dapat dilakukan bersama-sama oleh seluruh pihak, bukan hanya DJP. Salah satu pihak yang berperan penting adalah perguruan tinggi.

Selanjutnya, Kasubdit Kurikulum Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Edy Mulyono, dalam sambutannya mengatakan menyambut baik upaya DJP untuk melakukan sosialisasi kesadaran pajak melalui pendidikan tinggi. Sebagai wujud kesungguhan, instansinya telah mengundang para dosen pengampu MKWU dari berbagai perguruan tinggi se Indonesia untuk hadir dalam worshop tersebut. Edy mengharapkan selesai workshop ini akan terbit Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum pada Pendidikan Tinggi yang sudah diinklusi kesadaran pajak.

Workshop yang berlangsung sangat hangat ini dipandu oleh narasumber, Endrotomo, dari Tim Pengembang Kurikulum Dikti dan Samsul Arifin dari ITS Surabaya serta  Udin S Winataputra Guru Besar Universitas Terbuka.

Dalam worshop ini dihasilkan draft Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum pada Pendidikan Tinggi yang sudah di Inklusi Kesadaran Pajak yang selanjutnya akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti untuk diproses lebih lanjut, sebagai buku utama dalam bimbingan dalam pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum di Perguruan Tinggi di Indonesia.(FP/editor/HKLI)