Home » Berita

Implementasi Kebijakan Ditjen Belmawa Tahun 2016

29/02/2016

 Yogyakarta – Belmawa. “Kami ingin menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh para direktur, dimana Kopertis bisa berperan. Silakan isu-isu disampaikan agar kita dapat melaksanakan tugas dan kerjasama dengan baik. Misalnya berkaitan dengan nomenklatur dan program studi, sekarang ini sudah hampir selesai disederhanakan dari >1000 menjadi 175. Selama ada rumpun ilmu akan tergabung kesana. Dimungkinkan untuk di-update secara berkelanjutan. Hal lain adalah Akreditasi Prodi yang unggul itu adalah A dan B. Mayoritas prodi Indonesia (PTS) masih C”.Demikian pernyataan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti, Intan Ahmad dihadapan Kopertis se-Indonesia dalam acara diskusi kelompok dengan tema “Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Belmawa”,  di Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2016.  Lebih jauh, Guru Besar ITB ini, menambahkan bahwa Sarjana Kedokteran tetap 7 tahun, tetapi ditambah pendidikan profesi total maksimum 8 (delapan) semester. Memungkinkan apabila lulus COAS, dapat mengulang beberapa uji kompetensi agar lulus pendidikan profesi. Setelah dikeluarkannya UU Pendidikan No. 12 Tahun 2012, sekarang ini hampir 20 ribu lulusan kedokteran, yang sebelumnya sangat sulit.

Dalam paparan pertama, Direktur Pembelajaran yang diwakili Kasubdit. Pembelajaran Khusus, Ridwan Roy Tutupoho menyampaikan bahwa semua kebijakan Ditjen. Belmawa melibatkan partisipasi stakeholders. Ini bisa dilihat dari 8 (delapan) program besar. Misalnya revitalisasi 14 LPTK dilakukan kerjasama dengan Direktorat Penjaminan Mutu terkait akreditasi progam studi (prodi) LPTK dan Kopertis. Ridwan menambahkan masih banyak guru yang belum lulus Srata Satu (S1) namun mendapati RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) setelah pengalaman 20 tahun yang dapat disetarakan dengan S1.

Paparan berikutnya disampaikan Aris Junaidi, Direktur Penjaminan Mutu. Dengan gaya bicaranya, Profesor UGM ini menyampaikan Prodi yang menerapkan penjaminan mutu ada 12.000 untuk tahun 2016. “Ini pekerjaan besar dan butuh kerjasama dari pihak Kopertis. Agar Program Studi (PRODI) kita menjadi unggul, Standar Penjaminan Mutu (SPM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak hanya menjadi tugas Ditjen. Belmawa melainkan juga tugas direktorat jenderal lainnya yang ada di Kemristekdikti. Untuk itu dilakukan bimbingan teknis, pelatihan SPMI, dan Audit Internal dengan merekrut fasilitator dari Kopertis, masing-masing 4 (empat) orang, dan diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Berbagai program lainnya menurut Aris Junaidi juga dilakukan, seperti Sosialisasi dan Workshop SPMInternal(SPMI) untuk PTN baru. Juga Pelatihan Auditor Internal Bersertifikat, untuk PRODI yang dalam pembinaan SPMI, pelaksanaan Audit Internal agar selalu siap di re-akreditasi. Diseminasi SPMI dilaksanakan 1 paket yang terdiri dari SPMI, SPM Eksternal (SPME), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Terakhir dalam paparannya, Direktur Penjaminan Mutu ini berharap agar ada unit Penjaminan Mutudisetiap Kopertis, sehingga bisa bekerja optimal dan dapat berkoordinasi lebih baik.

Di sesi terakhir sebelum diskusi, Direktur Kemahasiswaan, Didin Wahidin menyampaikan  adanya perguruan tinggi yang mengabaikan kegiatan kemahasiswaan (hardskills), yang dipentingkan adalah kegiatan akademik (softskills). Sebaiknya hardskills 20% dan softskills 80%, sehingga lulusan perguruan tidak hanya berkutat dengan kegiatan akademis, namun juga matang secara manajerial, leadership dan enterpreneurship. Doktor lulusan UPI Bandung ini juga menambahkan bahwa daya saing bangsa yang selalu berkiblat ke USA dan Eropa, hendaknya juga diikuti oleh generasi muda Indonesia melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan di PTN/PTS sehingga turut menjadi menjadi bagian percepatan ekonomi dan berdaya saing sesuai dengan keterampilan generasi muda lulusan perguruan tinggi bangsa asing tersebut.

Dalam diskusi dengan para Kopertis, Intan Ahmad menjawab persoalan kebijakan rekrutmen mahasiswa baru, dimana Kemristekdikti akan mengeluarkan Peraturan Menteri tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru 2016 yang akan dibahas dengan stakeholder terkait. Ini dikeluarkan guna mengatasi masalah di lapangan, seperti adanya perguruan tinggi menerima mahasiwa kedokteran, namun tidak mempunyai materi kedokteran, ada juga yang menerima siswa lulusan IPS untuk kuliah di kedokteran. Idealnya kuota kedokteran standar (tingkat keketatan) 1:10 untuk  sarjana, dan 1:5 pendidikan profesi. Terkait dengan Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), hendaknya persoalan guru yang berkualitas jangan hanya melalui SM3T, karena mereka bukanlah lulusan terbaik LPTK. Konsep ke depan PPG terlebih dahulu dan internship atau penguatan lapangan, selanjutnya boleh saja dengan SM3T. Dengan bahasa yang lugas namun tegas Dirjen. Belmawa mengungkapkan persoalan merekrut calon guru sempat dibahas oleh Fasli Jalal dalam model psikotes, wawancara,dalam hal ini Rektor LPTK telah menyampaikan usulannya. (Abds/Editor/HKLI)